SISTEM KEPARTAIAN BARU

Oleh SUNARDI (mahasiswa ilmu politik FISIP UNHAS )

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam masyarakat yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menunutut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalaui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman dibeberapa dunia ketiga menunjukkan pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat kalau sistem kapartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.

Biasanya kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu pada dua aspek. Pertama, kejian yang menyoroti sistem kepartaian berdasarkan aspek tipologi numerik (numerical typology), yaitu sejumlah partai yang dianutnya. Kedua, kajian yang menyoroti sistem SELENGKAPNYA
kepartaian berdasarkan basis pembentukan dan orientasi ideologisnya, yaitu antara partai inklusif dan eksklusif
. Berbagai kajina mengenai sejumlah sistem kepartaian di dunia berdasarkan tipologi numerik menunjukkan, setiap sistem yang ada-partai tunggal, dwipartai, atau multipartai memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam hubungannya dengan tinggi-rendahnya
indeks demokratisasi. Artinya tidak ada jaminan bahwa jumlah partai menentukan tingkat demokratisasi.

Dalam bukunya yang sudah menjadi karya klasik, Political Order in Changing Societies (1968), Samuel Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang
muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, demikian Huntington, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas.

Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mengcakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru kedalam sistem politik.

Di luar penjelasan mengenai partai dan sistem kepartaian diatas, ada beberapa ciri yang umumnya dianggap sebagai syarat bagi berfungsinya suatu sistem kepartaian. Ciri-ciri itu adalah adanya pola interaksi yang kompetitif antar partai maupun adanya peranan yang potensial atau aktual dari partai-partai yang terdapat dalam sistem tersebut (Harry Eckstein, “Party Sistems”, dalamInternational Encyclopedia of the Social Sciences). Kalau argumen diatas dikaitkan dengan kebutuhan akan suatu sistem politik yang stabil, maka pola interaksi yang kompetitif itu mengisyaratkan juga adanya kesepakatan mendasar bahwa kompetisi hanya menyangkut pada isu-isu public yang ditawarkandan bukan pada ideologi yang menjurus pada konflik. Jadi bila satu partai menjadi pemenang dalam suatu pemilihan umum dan memegang kendali pemerintahan, partai-partai yang kalah akan bertindak sebagai pengritik kebijakan pemerintahan sambil menawarkan alternatif kebijakannya guna menarik dukungan pemilih pada pemilu berikutnya. Kendati begitu, mereka tetap mengakui keabsahan pemerintah yang sedang berkuasa, atau menjadi apa yang disebut “oposisi yang setia” (loyal opposition).

Dalam kerangka diatas, gagasan tentang perlunya dibentuk partai baru yang tiba-tiba mencuat menjadi wacana politik publik setelah berakhirnya Muktamar III Partai Persatuan Pembangunan selayaknya tidak difokuskan hanya pada gagasan itu sendiri, melainkan diperluas
dengan mencakup pemikiran tentang peninjauan kembali sistem kepartaian yang berlaku saat ini.
***
Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengenal dua sistem kepartaian. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpim (1959-1965), yang dianut adalah sistem multipartai. Sementara pada masa Orde Baru dewasa ini jumlah
partai sudah dibatasi hanya tiga (PPP, PDI, dan Golkar, walaupun yang terakhir ini tak menyandang predikat partai didepan namanya). Sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer mampu meluaskan derajar partisipasi politik dan mampu pula melembagakan saluran- saluran bagi perluasan partisipasi tersebut, namun tidak memiliki landasan yang kokoh, sehingga pola interaksinya bukan hanya kompetisi melainkan konflik-konflik ideologis.
Akibatnya, seiring dengan meningkatnya derajat partisipasi politik, muncul rangkaian konflik dan polarisasi dengan derajat yang tinggi pula, yang pada gilirannya ikut menggoyahkan sistem partai yang berlaku saat itu. Sistem kepartaian pada masa Demokrasi Terpimpim juga mampu memelihara derajat partisipasi politik yang tinggi, namun pelembagaannya menjadi terbatas dengan dibubarkannya PSI dan Masyumi. Dan lebih dari itu, dengan beralihnya pusat percaturan politik dari Parlemen ke tangan Presiden Soekarno, maka sesungguhnya awal dari proses memudarnya peranan partai-partai politik tak terhindari lagi. Proses kemerosotan peranan partai-partai politik pada masa Demokrasi Terpimpim itu terus berlanjut hingga sekarang, ketika sistem kepartaian baru – yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru – bukan saja telah menciutkan jumlah partai dan memotong hubungan partai dengan basis massa pendukungnya, melainkan terutama telah meminimalisasi peran parpol (PPP dan PDI) pada satu sisi, dan memaksimalkan kekuatan dan peran Golkar pada sisi lain.

Kalau kerangka teoritis diatas diterapkan disini, maka akan tampak bahwa dalam sistem kepartaian yang telah berjalan hampir 30 tahun ini, sama sekali tidak kelihatan adanya pola interaksi yang bersifat kompetitif antara PPP dan PDI dengan Golkar sebagai partainya
pemerintah. Sementara PPP dan PDI tetap merangkak bertatih-tatih, dan Golkar melambung tinggi di angkasa. Kemenangan mutlak yang diperoleh Golkar sejak Pemilu 1971 hingga
Pemilu 1992 telah menjadikan Golkar sangat memenuhi kriteria yang biasa dikemukakan para ilmuwan politik, yaitu sebagai Dominant Party, dan karnanya sistem kepartaian saat ini bisa juga digolongkan sebagai sistem dominan satu partai (one party dominance), atau dapat juga
disebut sebagai “Sistem Satu Setengah Partai” (one and half party system).
Sistem kepartaian yang tidak memperlihatkan pola interaksi kompetitif memang bukan hanya terdapat di Indonesia. Malaysia dengan UMNO dan India dengan Partai Kongres juga memperlihatkan ciri yang sama. Tetapi yang membedakan kedua sistem kepartaian itu dengan
Indonesia adalah, dominasi UMNO dan Partai Kongres diperoleh benar-benar melalui keinginan mayoritas rakyatnya sendiri lewat pemilu yang jujur. Sementara keunggulan Golkar dan kelemahan PPP serta PDI bukan terutama harus dilacak pada perolehan suara ketiganya pada setiap pemilu, melainkan pada serangkaian rekayasa politik yang telah dilegalkan dalam bentuk suatu paket undang-undang politik, yaitu UU tentang Parpol dan Golkar, UU tentang Pemilu, dan UU tentang susunan dan kedudukan serta tata tertib MPR dan DPR.

Dalam paket UU politik tersebut, parpol telah direduksi perannya menjadi sekedar organisasi peserta pemilu (OPP), sehingga tidak tampak eksistensinya sebagai kekuatan sosial politik otonom yang bertanggung jawab kepada massa pemilihnya. Demikian pula kontrol atas pelaksanaan pemilu berada di tangan pemerintah, sementara komposisi anggota di MPR/DPR juga ditetapkan melalui paket UU tersebut, diantaranya termasuk anggota yang diangkat langsung (oleh pemerintah) tanpa melalui hasil pemilu.

Selama sistem kepartaian yang berlaku masih didasarkan atas rekayasa politik yang telah dilegalkan dalam paket UU politik tersebut, maka merupakan hal yang sia-sia untuk membayangkan pembentukan partai baru. Apalagi gagasan partai baru itu dilandasi oleh asumsi untuk menampung aspirasi baru dan guna memperluas tingkat partisipasi politik. Jadi, kesimpulan akhir yang mau dikemukakan disini adalah bukan partai baru yang perlu diperjuangkan, melainkan bagaimana memperbaharui sistem kepartaian yang ada saat ini. Tetapi untuk membayangkan keberhasilan perjuangan memperbaharui sistem kepartaian itupun, untuk saat ini, adalah sama dengan menghitung suara tokek.

About these ads

6 Balasan ke SISTEM KEPARTAIAN BARU

  1. infogue mengatakan:

    Artikel di Blog ini bagus dan berguna bagi para pembaca.Anda bisa lebih mempromosikan artikel anda di Infogue.com dan jadikan artikel anda topik yang terbaik bagi para pembaca di seluruh Indonesia.Telah tersedia plugin/widget.Kirim artikel dan vote yang terintegrasi dengan instalasi mudah dan singkat.Salam Blogger!!!

    http://www.infogue.com/
    http://www.infogue.com/masalah_politik/sistem_kepartaian_baru/

  2. tamagrizzly mengatakan:

    hemm saya sebagai mahasiswa politik pemerintahan di IPDN sangat salut dengan karya saudara yang saudara tulis dan sakarang saya membutuhakan artikel yang anda buat untuk tambahan informasi untuk tugas saya, dan bukan saya yang membutuhkaan namun semua orang yang membutuhkan artikel ini sangat salut pada anda

  3. Catur Ariadie mengatakan:

    artikel yang bagus sekali mas..
    sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas kuliah saya

  4. Dede mengatakan:

    memang perlu disadari bahwa sistem keprtaian yang kita anut sekarang masih mencari format yang ideal. enath satu, dua atau multi partai. namanya juga transisi. yang jelas keseluruhan sistem kepartaian yang ada bisa menjamin berlangsungnya demokratisasi. tergantung pada pendidikan politik masyarakatnya. seperti yang dikemukakan oleh Almond dan Verba. tentang budaya politik.
    sebenarnya saya cukup bingung ketika saudara menyatakan “Artinya tidak ada jaminan bahwa jumlah partai menentukan tingkat demokratisasi.” yang ingin saya tanyakan adalah “apa yang saudara pahami tentang demokratisasi?”

  5. Risky Tanniky mengatakan:

    apa keuntungan dan kerugian sistim dua partai dan banyak partai?

  6. anca mengatakan:

    sangat salUt dengan tulisan kanda…
    by:anca politik 08 UH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: