Parlemen : Antara Etika, Kewajiban dan Hak

Penulis : Agung Prabowo, Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas (angk. 2004)

Saat diskusi berlangsung, ada dua perdebatan menarik yaitu apa yang telah menjadi amanah konstitusi, yang dalam hal ini menyangkut etika, kewajiban dan hak para pelaksana amanah sangatlah jauh dari apa yang diharapkan, sehingga terjadi pertentanggan antara idealitas dengan realitas yang hadir. Yang kedua yaitu mengenai posisi wakil rakyat, apakah saat diparlemen mereka mewakili kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik, dan perdebatan meluas pada pro dan kontra hadirnya fraksi dalam sebuah parlemen.

Seperti yang saya bahasakan di awal tadi bahwa dunia idealitas yang melangit mengundang protes dari kalangan praktisi, apa lagi terkait masalah etika sebagai wakil rakyat yang jelas-jelas mesti dimiliki oleh seorang pelaksana pemerintahan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mencoba membahas sedikit tentang wilayah idealitas agar ada gambaran awal untuk melanjutkan wacana ini. Wilayah idealitas merupakan sebuah landasan interpretasi terhadap sesuatu, jadi wilayah tersebut ada dalam tahap penilaian terhadap sebuah realitas. Sementara pada tataran praksis, hal ini hanya menjadi sebuah mitos besar dalam berprilaku sehingga banyak anggapan bahwa kedua hal ini adalah sebuah oposisi biner yang tidak mungkin disinergikkan. Adalah sebuah perdebatan klasik sebenarnya sehingga terjadi kebuntuan dalam perdebatan tersebut. Bahkan ada tanggapan yang lebih ekstrim lagi, yaitu penganalogian sesuatu yang metafisis dengan yang fisik jadinya perdebatan yang kontra produktif.

Jika melihat aggota parlemen yang ada di Indonesia sekarang, sangat banyak dari mereka yang tidak lagi memperhatikan masalah etika. Disini saya akan membedakan etika politik dengan etika yang dibawa oleh masing-masing individu, walaupun keduanya terdapat hubungan yang sangat erat. Jika etika yang dibawa individu merupakan seperangkat aturan yang ada dalam sebuah nasyarakat mengenai prilaku, sikap, maupun cara berfikir individu, maka etika politik lebih pada asas-asas yang berlaku dalam merebut kekuasaan guna kemaslahatan bersama. Sehingga ada dimensi yang saling bertentangan diantara keduanya yang harus dicermati lebih seksama yaitu cara yang digunakan dalam pencapaian kemaslahatan bersama, apakah cara itu tidak menciderai kelompok lain, atau pertanyaan lain, apakah untuk menuju kemaslahatan bersama, seluruh kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Jadi kesimpulan awal saya perlu adanya regulasi yang jelas dan sehat, sehingga tidak ada kelompok yang termarjinalkan.

Disini saya juga akan menitik beratkan pada peran partai politik didalam proses kaderisasinya untuk mencetak politisi-politisi yang tidak hanya cerdas, tapi juga menjunjung tinggi moralitas. Pentingnya sebuah pendidikan politik tidak hanya bagi masyarakat awam tapi juga bagi para elit politik calon pelaksana roda pemerintahan. Etika anggota parlemen yang bobrok tidak merupakan kesalahan mereka semata, karena lembaga pendidikan serta partai politik yang membesarkan mereka turut membentuk watak dan prilaku yang bobrok tersebut. Banyaknya kasus yang terjadi, mulai dari kasus korupsi yang tak berujung sampai pada kasus perselingkuhan anggota dewan dengan “perempuan-perempuan nakal” yang dinilai masyarakat sebagai tindakan yang tidak senonoh dan melanggar norma yang berlaku.

Masalah yang kedua yaitu anggota perlemen yang terjebak dalam dua pilihan yang dilematis. Disatu sisi mereka adalah sebagai wakil rakyat yang harus mengusung aspirasi rakyat, dan disatu sisi mereka harus membalas budi kepada partai politik yang membesarkan mereka belum lagi kepentingan pribadi yang tidak dapat dipungkiri. Belum lagi kemungkinan adanya pertentangan kepentingan yakni kepentingan rakyat versus kepentingan rakyat atau kepentingan mana yang harus didahulukan. Dari perdebatan ini hadirlah sebuah kesimpulan sementara bahwa didalam parlemen tidak dibutuhkan lagi yang namanya fraksi, sehingga ada keterputusan hubunga partai saat politisi sampai pada kursi parlemen. Dan yang lebih ekstrim lagi yaitu pengusulan bahwa masyarakat dapat langsung memberikan aspirasinya kepada parlemen melalui anggota dewan yang ada. Bukan hal yang mengherankan ketika hadir masukan seperti ini, karna masyarakat tidak lagi percaya kepada wakilnya yang ada di parlemen. Tapi kita harus mencermati kembali wacana ini dengan melihat sistem politik di Indonesia menggunakan kacamata pendekatan sistem David Easton, yaitu input yang hadir melalui banyak elemen, salah satunya adalah partai politik sebagai kelompolk kepentingan sehingga sangat jelas peran yang diberikan oleh partai politik. Kalaupun ada masukan dalam proses konversi tersebut yang melalui individu, itu adalah tokoh politik atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di dalam masyerakat. Jadi disini saya masih mengganggap fraksi masih sangat dibutuhkan di dalam sebuah parlemen, terutama sekali mesti adanya keterhububgan antara partai politik dengan anggota parlemennya dalam fraksi, dengan asumsi bahwa partai politiklah yang sangat dekat dengan konstituennya yaitu masyarakat.

Sebelum menutup kesimpulan saya ingin mengajukan beberapa proposisi yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja anggota dewan dalam parlemen. Yang pertama adalah basis pendidikan politik yang elit politik yang kurang memadai. Hal ini dapat kita lihat dalam realitasnya banyak kalangan elit politik yang kurang faham dengan esensi dari politik itu sendiri yang diakibatkan pengetahuan yang kurang tentang ilmu politik. Yang kedua adalahkekuatan moral yang tidak lagi tertanam dalam individu anggota dewan, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tidak lagi berpatok pada bangunan dasar kemanusiaan.

Sebagaimana yang dikatakan Habermas bangsa ini telah mengalami yang namanya krisis legitimasi yang akut, sehingga merambah pada dimansi masyarakat yang ada. Belum lagi ancaman disintegrasi yang tak lain adalah akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, dan menjadikannya tugas berat bagi pemerintah untuk mengembalikan wibawa bangsa. Saya teringat sebuah kasus yang baru terjadi yaitu dikeluarkannya PP No. 37 mengenai tunjangan komunikasi bagi para dewan yang dinilai sangat tidak manusiawi ditengah-tengah keterpurukan bangsa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak cermat di dalam membaca kondisi masyarakat secara umum dan spekulasi yang berkembang saat ini sampai pada titik ekstrim yaitu adanya gerakan politis dibalik kebijakan ini, seperti upaya penjinakan yang dilakukan oleh salah satu elit politik terhadap elit-elit politik yang lain, yang dalam artian bahwa elit politik lebih takut sengan dengan lawan-lawan politiknya daripada dengan rakyat yang memilih mereka.

Iklan

2 Responses to Parlemen : Antara Etika, Kewajiban dan Hak

  1. ricisan berkata:

    hahahaaaaaaaa……….kalimat lo itu tepat bro…..ingat, ucapan akan lebih tajam dari sebuah pedang…!!!!

    salam kenal bro……….

    sukses selalu bagi mu…..

    by ricisan

  2. ivan apenk berkata:

    perlu….sekali pendidikan politik yang tepat..yang pasti kudu kualifikasi untuk memilih dan memutuskan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: